Koalisi PPP-Gerindra Dituding Ilegal

POLITIK - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi, menyebut koalisi PPP-Gerindra tidak melewati proses yang diatur dalam mekanisme partai. Selain itu Emron menegaskan bahwa Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) bukanlah seorang mandatoris partai.

"Dukungan itu tidak melalui mekanisme yang benar," kata dia kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat malam, 18 April 2014.

Emron menegaskan bahwa SDA tidak boleh mengambil keputusan berkoalisi secara sepihak. Harus ada proses yang harus dilalaui: musyawarah kerja nasional. Dia pun juga menegaskan bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partainya, tidak tercantum keberadaan mandatoris.

"Tidak ada satu pun ketetapan dan pasal sebagai mandatoris. Jangan menyesatkan masyarakat. Pengambilan keputusan partai itu bersifat kolektif kolegial," kata dia.

Emron berharap kisruh yang terjadi di dalam partainya tidak menjadi sesuatu yang "lucu" di mata politis. "Mudah-mudahan ini bukan sebagai dagelan politik," kata dia.

Selanjutnya, Emron menuding ada peran petinggi partai berlambang Kabah itu bermain dalam koalisi tersebut, sehingga dia berani menyebut koalisi tersebut itu ilegal.

Bisa dievaluasi

Sekretaris Jenderal PPP Muchammad Romahurmuziy menyatakan akan membawa pernyataan dukungan terhadap Calon Presiden Prabowo Subianto ke Rapat Pimpinan nasional partai. Dia pun menyebut koalisi tersebut masih bisa dievaluasi.

"Tadi sore, Pak Ketum (SDA) sudah menyampaikan dukungan kepada Gerindra dan Prabowo," kata Romi--panggilan Romahurmuziy, kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat malam.

Romi mengatakan bahwa pernyataan tersebut dianggap sebagai pengambilan langkah politik. Nantinya, langkah tersebut akan dibawa ke Rapimnas partai.

"(Dukungan) itu resmi sebagai sebuah dukungan politik. Namun, tentu akan dibawa ke dalam forum Rapimnas. Yang dibahas pada forum tersebut akan dinilai apakah disetujui untuk dikukuhkan atau dievaluasi," kata dia.

Selain itu, Romi menjelaskan malam ini diadakan rapat yang dihadiri pengurus harian. Rapat itu membahas persiapan Rapimnas yang membahas dukungan kepada Gerindra. Waktu penyelenggaraan Rapimnas itu seharusnya dilakukan pada 9 Mei. Tapi, ada kemungkinan rapat tersebut dimajukan.

Read More

Modal Rp30 Juta, Caleg Cantik Ini Lolos Jadi Legislator

POLITIK - Terjun ke dunia politik dan merebut kursi legislatif identik dengan biaya tinggi. Namun itu tidak berlaku bagi Arny Tyas Palupi. Calon legislatif (Caleg) dari Partai Golongan Karya (Golkar) hanya mengeluarkan uang sebesar Rp30 juta dan berhasil merebut kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).   

"Memang suara saya tidak banyak, tapi didukung suara partai sehingga berhasil memperoleh suara terbanyak berdasarkan nama dan meraih satu kursi," kata Arny kepada VIVAnews, Rabu 16 April 2014.

Perempuan berusia 30 tahun tersebut bertarung di daerah pemilihan (Dapil) Bantul I yang terdiri dari Kecamatan Bantul dan Sewon ini mengakui dana sebesar 30 juta tersebut berasal dari tabungannya. Dana itu dipergunakan untuk biaya operasional selama kampanye.

Menyadari dana kampanye yang dimiliki sangat minim, Arny yang juga Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mengatakan telah membina konstituen selama lima tahun terakhir. Arny yakin tidak ada konstituennya yang berpaling meski diberi tawaran uang ratusan ribu rupiah oleh caleg lain.

"Kalau saya diberi informasi ada caleg yang akan melakukanmoney politic, maka saya serahkan kepada masyarakat. Namun saat coblosan tetap saya yang dipilih," ujarnya.

Perempuan yang hingga kini masih melajang tersebut mengaku ketika amanat diberikan oleh rakyat kepadanya, maka sebagai wakil rakyat dia akan berusaha  mewujudkan apa yang pernah dijanjikan.

"Komitmen yang harus saya kedepankan, karena pemilih menjatuhkan pilihan kepada saya berdasarkan kepercayaan dan komitmen," katanya.

Arny yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Bantul dari Fraksi Golkar ini mengaku tak bisa membayangkan kalau yang terpilih caleg yang melakukan money politic.

"Ada istilah kalau caleg sudah keluar duit untuk money politic maka itu adalah bibit korupsi akan terjadi. Saya tidak berharap wakil rakyat nantinya masuk penjara," ungkapnya.

Arny mengatakan menjadi politisi bukan hal yang asing baginya karena ayahnya merupakan politisi senior partai Golkar di Bantul yang telah duduk di DPRD Bantul selama lebih dari 20 tahun.

"Dari pengalaman ayah saya itu maka saya terjun ke dunia politik yang jauh dari jurusan saat saya kuliah dahulu di UII (Universitas Islam Indonesia) jurusan arsitek," katanya.

Read More

Diisukan Bakal Jadi Cawapres Jokowi, Ini Kata Jusuf Kalla

POLITIK - Jusuf Kalla mengatakan tak tahu-menahu soal calon wakil presiden Joko Widodo meski ia diisukan menjadi salah satu kandidat untuk mendampingi calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

“Saya tidak mengikuti perkembangan,” kata JK di Jakarta, Rabu malam, 16 April 2014.

Namun JK menanggapi guyonan Jokowi soal mencuatnya wacana capres-cawapres Jokowi-JK. Menurut Jokowi belum lama ini, nama dia –Jokowi– tidak akan bisa berbunyi atau diucapkan tanpa huruf J dan K.

“Bukan masalah mau atau tidak mau (dengan JK). Ya harus JK. Soalnya kalau tidak sama JK, jadinya Oowi dong,” kata Jokowi berseloroh.

JK pun tertawa ketika dimintai komentar tentang guyonan Jokowi tersebut. “Hahaha, itu semua omongan bermakna politik,” kata wakil presiden RI periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Jakarta, siang tadi, PBNU mengutarakan dukungannya kepada JK sebagai calon wakil presiden. 

“Kami mendukung. NU selalu mendoakan agar Pak JK sehat dan terkabul apa yang ia inginkan. Pak JK siap jadi cawapres,” kata Said. “Alhamdulilah. Terima kasih atas dukungannya,” ujar JK kepada Said.

Sumber : www.viva.co.id

Read More